PRABUMULIH. Cctvjurnalis.com –Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih mengelar Konferensi Pers terkait isu hutang Rumah sakit yang mencapai Rp 18,5 Miliar.
Belakangan, Isu ini menuai kritik tajam dari masyarakat, yang menduga adanya kongkalingkong di antara oknum pejabat RSUD.
Bahkan ,isu ini membuat organisasi masyarakat (Ormas) Suar informasi Rakyat Sriwijaya (Sira) mengelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan baru-baru ini.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut Kejati untuk mengusut dugaan korupsi dalam utang obat RSUD Prabumulih. Dugaan ini mencakup penyalahgunaan wewenang dan indikasi tanduk pidana korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) Oleh Direktur serta jajaran manajemen RSUD.
Informasi nya, Total hutang yang diduga belum dibayarkan kepada pihak ketiga mencakup Rp 18,5 miliar untuk obat - obatan dan Rp 4,3 miliar untuk bahan medis habis pakai (BMHP) serta reagent.
Dalam Konferensi pers yang digelar di ruang Audeterium RSUD Kota Prabumulih ini, Direktur RSUD Kota Prabumulih, drg.Sriwidiastuti, menjelaskan bahwa permasalah ini merupakan akumulasi utang dari di Rektur-direktur sebelumnya.
"Beberapa program unggulan dari kepemimpinan terdahulu, seperti layanan cuci darah dan lain sebagainya, turut berkontribusi pada akumulasi hutang ini. Selain iti, biaya operasional rumah sakit , seperti perbaikan ruangan yang bocor dan peningkatan Fasilitasi, turut menambah beban keuangan RSUD," ungkap nya ,Rabu (19/2/2025).
Terkait hal tersebut, pihak RSUD telah berdiskusi dengan Pj Walikota dan Instansi terkait untuk mencari solusi. Selain itu, mereka juga telah menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan review terhadap permasalahan ini.
Saat ini, BPK telah memasuki minggu ketiga dalam proses riview ." Nanti hasil riview BPKP akan kami sampaikan kepada Walikota yang baru dilantik sehingga dapat di ambil kebijakan yang tepat untuk menanggulangi permasalahan ini agar tidak semakin memburuk," ungkap drg Sriwidiastuti .
Dalam sesi ini, ia tak munapik bahwa hutang tesebut benar- benar ada, namun dirinya menegaskan bahwa tidak ada ditemukan indikasi markup atau pengadaan fiktif berdasarkan data yang tersedia.
Dalam Konferensi Pers tersebut, Direktur RSUD juga menangapi isu yang mengaitkan hilang nya salah satu pejabat RSUD, Dr Yoan .dengan permasalahan utang rumah sakit.
"Untuk kasus dr.Yoan, tidak ada kaitannya dengan masalah keuangan. Ini adalah masalah pribadi. Komputer yang sempat hilang juga merupakan milik pribadinya," tegasnya.
Saat ditanya oleh awak media, terkait dengan penggelapan yang melibatkan Manajemen Apotek RSUD, Direktur menegaskan bahwa tidak ada transaksi jual beli di apotek rumah sakit.
" Semua transaksi dan Pengelola obat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan dapat dibuktikan dengan data yang tersedia, " tukasnya.
Ia berharap, dengan adanya langkah yang sedang diambil, masalah ini dapat segera terselesaikan dan tidak semakin membebani keuangan rumah sakit maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
(Ermawati)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar