PALI.-cctv js- Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi menetapkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Sumatra Selatan menjadi salah satu kawasan transmigrasi prioritas nasional, dimana Pemerintah telah menetapkan 45 kawasan transmigrasi sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dipilihnya Kabupaten PALI sebagai salah satu kawasan transmigrasi prioritas nasional diketahui saat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PALI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Transmigrasi, IPB serta OPD terkait dilingkungan Pemkab PALI pada Kamis 2 Oktober 2025 di Aula Kantor Bupati PALI.
Dengan ditetapkannya PALI menjadi salah satu lokasi kawasan transmigrasi prioritas nasional, diprediksi kedepan perekomian masyarakat akan melonjak dan peluang dana pusat masuk sangat besar mengingat pembangunan infrastruktur pada lahan transmigrasi membutuhkan biaya tidak sedikit.
Acara FGD dengan bahasan optimalisasi pengelolaan lahan kawasan transmigrasi dibuka Bupati PALI Asgianto ST melalui Sekda Kartika Yanti didampingi Kepala Disnakertrans PALI Endang Silparensi serta sejumlah OPD terkait, diantaranya Kepala Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PUTR, Dinas Perdagangan serta perwakilan Bulog, Camat, Kepala Desa serta kelompok tani.
Pada kegiatan tersebut, perwakilan Kementerian Transmigrasi Sugeng Budi Harsono menyatakan bahwa diantara 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional, PALI jadi salah satunya karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Penetapan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mendukung swasembada pangan, dan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan transmigrasi prioritas nasional diharapkan dapat menjadi epicentrum of growth yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sugeng.
Ditambahkan. Sugeng bahwa dalam pengembangan kawasan transmigrasi, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mengembangkan infrastruktur.
"Program transmigrasi juga diarahkan untuk membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung ketahanan pangan nasional," imbuhnya.
Selain itu, dijelaskan Sugeng bahwa Menteri Transmigrasi juga meluncurkan program optimalisasi pengelolaan lahan kawasan transmigrasi secara kolektif dengan luasan lahan minimal 200 hektar yang akan dikelola oleh 15 transmigran.
"Program optimalisasi pengelolaan lahan kawasan transmigrasi secara kolektif diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Kartika Yanti menginginkan lokasi transmigrasi di kabupaten PALI bisa maju seperti di daerah Lampung yang saat ini sudah mandiri.
"PALI juga ingin seperti Lampung, lokasi transmigrasi yang di Lampung sudah maju dan menjadi contoh untuk daerah lain. Dengan adanya FGD ini kami berharap bisa melakukan upaya nyata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah kawasan transmigrasi," harap Sekda.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar