PRABUMULIH.CCTV jurnalis.com – Polemik rekrutmen tenaga kerja di PT Pertamina Training & Consulting (PTC) kian memanas. Setelah Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Prabumulih,H.Sanjay Yunus, SH., MH, memberikan pernyataan resmi Kepada Demokrasiindonesia.com melalui WhatsApp,Senin,20 April 2026.
Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) justru menilai jawaban tersebut sebagai upaya menghindar dari tanggung jawab pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Sanjay Mengatakan:
Perlu kami sampaikan bahwa Disnaker Kota Prabumulih dlm hal ini hanya memfasilitasi dan mempublikasikan informasi lowongan kerja yang disampaikan oleh perusahaan. Adapun proses rekrutmen sepenuhnya menjadi kewenangan pihak perusahaan.
Namun kami berharap pihak perusahaan, termasuk PT PTC, dapat melibatkan unsur pemerintah daerah dan masyarakat agar proses rekrutmen benar-benar berjalan transparan, akuntabel, dan bersih. Hal ini sebagaimana praktik baik yang pernah dilakukan oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia, yang melaksanakan proses seleksi secara terbuka, disiarkan langsung, serta melibatkan aparat dari Polres guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.
Sementara itu, untuk pengawasan ketenagakerjaan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kami tetap mendorong seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta terbuka terhadap koordinasi dengan semua pihak demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Demikian kami sampaikan.trims.
Bantahan dari Pihak APM Atas Stetmen Kadin Disnaker
APM: Mana Bukti Tes Terbuka dan Dokumentasinya?
Merespons hal tersebut, Ketua APM Aby Rahmat Rizki langsung melontarkan kritik pedas. Ia mempertanyakan validitas klaim Disnaker mengenai adanya tes terbuka maupun tertulis yang disebut-sebut pernah dilakukan pihak Pertamina di masa lalu.
"Terkait apa yang disampaikan Kepala Disnaker, kami dari APM justru mempertanyakan balik: Kapan waktu PT PDSI itu mengadakan tes secara terbuka? Sepengetahuan kami, hal itu tidak pernah ada," tegas Aby dengan nada sangsi.
Lebih lanjut, Aby menyoroti ketidakjelasan prosedur seleksi yang diklaim sudah berjalan sesuai aturan. Ia menantang Disnaker untuk menunjukkan bukti konkret di hadapan publik.
"Mana buktinya bahwa pihak kepolisian ikut mengawasi dan mengawal tes tersebut sebagaimana yang dikatakan Kadin Disnaker? Tunjukkan kepada publik dokumentasi kegiatan penerimaan secara terbuka dan live pada rekrutmen PT PDSI kemarin. Sudahlah, jangan lagi membodohi warga," tambahnya dengan nada kecewa.
Narasi "Cuci Tangan" di Tengah Dugaan Sistem "Aspal"
Aby menilai pernyataan Kadin Disnaker yang membawa-bawa nama perusahaan lain hanyalah upaya untuk meredam gejolak masyarakat tanpa memberikan solusi nyata. Ia mendesak agar pemerintah tidak hanya memberikan narasi kosong untuk "cuci tangan".
"Rakyat butuh transparansi nyata di PTC sekarang, bukan cerita masa lalu yang kebenarannya pun kami ragukan," tegasnya.
Ketegangan ini semakin diperparah dengan temuan kejanggalan administratif di lapangan, terutama terkait ketiadaan batas waktu pendaftaran (deadline) yang jelas pada kanal informasi resmi Disnaker. Hal ini memperkuat kekhawatiran masyarakat akan adanya sistem "Aspal" (Asli tapi Palsu) yang sengaja diciptakan untuk mengakomodasi kepentingan oknum tertentu.
DPRD Diharapkan Segera Bertindak
Dengan adanya benturan statement ini, APM mendesak DPRD Kota Prabumulih untuk segera memanggil pihak Disnaker dan manajemen PTC. Masyarakat kini menunggu aksi nyata dari wakil rakyat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem rekrutmen yang dinilai tidak akuntabel dan mencederai hak putra daerah tersebut.
Aksi Damai 29 Mei: APM Siap Tagih Janji Transparansi
Guna menyikapi polemik yang tak kunjung usai, Aby menyatakan bahwa APM akan menggelar demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota Prabumulih pada tanggal 29 Mei mendatang. Aksi ini bertujuan untuk mempertanyakan langsung kepada Kadin Disnaker terkait pernyataan-pernyataan yang dinilai tidak akurat di lapangan.
"Kami berharap DPRD Kota Prabumulih dapat memfasilitasi pertemuan ini agar polemik antara APM, Disnaker, PHRZ4 , serta anak-anak perusahaannya PDSI,PDC,dan PTC menjadi terang benderang," ungkap Aby.
Pihaknya menaruh harapan besar kepada DPRD untuk hadir sebagai jembatan yang mampu memberikan solusi bagi para pencari kerja lokal di Kota Nanas ini. Transparansi rekrutmen menjadi harga mati demi menjamin keadilan bagi seluruh pemuda Prabumulih yang memiliki kompetensi.( Ermawati )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar