PRABUMULIH.CTV JURNALIS.COM —DPRD Kota Prabumulih mengelar rapat Paripurna ,Kamis (30/4/2026), dengan agenda penetapan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025.Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Kamis 30 April 2026.
Rapat dipimpin ketua DPRD Kota Prabumulih, H.Deni Victoria S.HM.Si, di dampingi Wakil Ketua l Aryono S.T, dan wakil Ketua II Ir Dipe Anom.
Rapat Paripurna ke-XIX Masa Persidangan ke-II DPRD Kota Prabumulih.Di hadiri Wali Kota Prabumulih, H Arlan, Sekretaris Daerah H Elman ST MM, serta jajaran OPD di lingkungan Kota Prabumulih.
Dalam rapat tersebut, DPRD secara resmi menetapkan LKPJ Wali Kota Tahun 2025 yang disertai sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Rekomendasi dibacakan anggota DPRD Prabumulih, Dhafina Marsya Tahira SH,atau yang akrab di sapa Icha.
Beberapa poin penting yang disoroti DPRD meliputi pengelolaan aset daerah, khususnya penyewaan ruko milik Pemkot di kawasan PTM II, penertiban aset, serta pembenahan sistem pengelolaan parkir.
DPRD merekomendasikan agar pengelolaan parkir dialihkan dari Dinas Perhubungan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan inovasi melalui riset, termasuk peran
" BRINDA bisa melakukan penelitian untuk meningkatkan PAD dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," ujar Icha.
Ketegasan dalam pelaksanaan proyek turut menjadi perhatian, terutama terkait pembangunan kantor kelurahan yang tidak selesai tepat waktu, agar diberikan sanksi tegas.
Di sektor pelayanan, DPRD menekankan pentingnya akurasi pencatatan meteran pelanggan guna menghindari tunggakan dan keluhan masyarakat, termasuk pada Perseroda Petro Prabumulih. DPRD juga mengingatkan agar setiap pergeseran anggaran dilakukan melalui koordinasi bersama serta mengedepankan skala prioritas.
Ketua DPRD, Deni Victoria, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan bentuk kontrol dan evaluasi konstruktif. “Rekomendasi ini bukan sekadar catatan, tetapi menjadi bahan penting untuk perbaikan ke depan agar setiap program tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, H Arlan menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi yang diberikan DPRD.
"Kami menerima seluruh rekomendasi ini sebagai bahan evaluasi. Ke depan akan kami tindak lanjuti agar kinerja pemerintah semakin baik.khususnya dalam pelayanan publik dan peningkatan PAD," Ungkapnya.
Di akhir rapat,DPRD juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Dengan penetapan LKPJ ini, diharapkan kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Editor: Ermawati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar