PRABUMULIH. CCTVjurnalis.com 16 juli 2025 –Sebuah gejolak besar tegah mengulang jagat raya rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kota prabumulih. Dibalik euforia kelulusan 68 nama yang dinyatakan lolos tahap ll , kini muncul awan gelap berupa dugaan data siluman , yang mencoreng proses seleksi dan menodai harapan para honorer sejati.
Semua bermula pada 8 Juli 2025 ,saat Tobri dan 154 tenaga honorer katagori R3 mengelar aksi demonstrasi didepan gedung DPRD prabumulih. Seruan mereka satu : Usut tuntas kecurangan ! Mereka menuding ada nama-nama tak dikenal yang muncul dalam daftar kelulusan PPPK – orang - orang yang bahkan tidak pernah tercatat sebagai honorer resmi.
"Ada yang belum dua tahun kerja ,bahkan belum pernah tercatat jadi honorer ,tapi bisa lolos PPPK, ini data siluman ! " ujar Tobri lantang , meski ia mengakui tak memili bukti kuat. Karena itu , ia mendesak DPRD dan Pemkot membentuk tim independen untuk Investigasi menyeluruh.
Janji walikota yang goyah.pernyataan awal , walikota prabumulih akrab di sapa Cak Arlan –sempat mengejutkan publik . Saat di komfirmasi usai Rapat Pari Purna LPJ, beliau menyatakan bahwa tidak akan ada pembatalan SK PPPK, bahkan bagi yang belum memenuhi syarat." Oi, jagan dak pacak dibatalkan itu, tebuang kite. Itu akan kite lantik , tapi proseskan dan mereka akan melengkapi data- datannya," ujar Cak Arlan tegas kepada awak media.
Pernyataan itu seolah menjadu tamparan bagi para honorer yang telah mengabdi bertahun- tahun. Bagaimana mungkin ,proses seleksinyang harusnya adil ,malah meloloskan yang tak memenuhi syarat?
Namun , angin politik cepat berubah, hanya berselang beberapa hari, pernyataan walikota kini bersiap membatalkan kelulusan 68 PPPK yang terindikasi tidak sah.
BKPSDM Bergerak : Data Diinvestigasi,kelulusan terancam. Kepala BKPSDM Prabumulih, Efran , mengonfirmasikan bahwa proses verifikasi ulang telah di mulai, sesuai instruksi langsung dari walikota. " PPPK yang tidak memenuhi syarat baik dari masa kerja maupun keaktifan di instansi akan kita batalkan kelulusannya", tegas Efran.
Menurutnya, langkah ini di ambil demi menegakan transparasi , keadilan dan integrasi dalam rekrutmen ASN." Kami tidak ingin ada penyusup atau nama yang di selundupkan tampa hak,' ujarnya.
Apa yang sebenarnya terjadi. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa data siluman ini diduga kuat muncul dari celah dalam sistim verifikasi awal ,ada kemungkinan ada nya pihak- pihak yang bermain dengan data administrasi , bahkan ada yang menitipkan nama untuk ikut seleksi.
Pertanyaannya : Siapa yang betmain ? Siapa yang diuntungkan ? Tim Inspektorat kini tengah menyisir kembali berkas - berkas kelulusan , memeriksa kesesuaian masa kerja dan keaktifan berdasarkan regulasi PPPK .Namun, belum ada kejelasan apakah temuan ini akan bermuara pada sanksi pidana, atau sekedar pembatalan administratif.
Nasib 68 PPPK bakal jadi pengganguran. Sementara itu, nasib 68 nama sudah lebih dulu di sambut keluarganya dengan haru kini beruba jadi mimpi buruk. Jika terbukti tidak memenuhi.syarat, kelulusan mereka akan dibatalkan. Tetapi bagaimana jika ada korban salah data ? Siapa yang akan bertanggung jawab ?
Dan lebih dari itu , bagaimana dengan kepercayaan publik terhadap pemkot prabumulih ? Akhir yang masih terbuka, kasus ini masih berjalan,dan publik menunggu jawaban pasti : apakah ini akan menjadi pembelajaran serius, atau sekedar badai kecil yang hilang ditiup angin ?
Yang pasti , di tengah hiru pikuk birokrasi ,ada ratusan honorer tulus yang menanti keadilan - bukan sekedar untuk ASN , tetapi untuk pengakuan atas dedikasi yang telah mereka berikan selama bertahun - tahun.(Ermawati)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar